BeritaNasional

DPRD Soroti Upah Buruh Jakarta yang Tertekan Kenaikan Biaya Hidup

300
Sumber foto : Liputan6.com
Sumber foto : Liputan6.com

Giztech.id – Anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menilai kesejahteraan buruh di ibu kota masih belum sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Menurutnya, peningkatan ekonomi di Jakarta belum sepenuhnya dirasakan oleh para pekerja. Banyak buruh yang masih hidup dengan pendapatan terbatas, bahkan penghasilan mereka terus tergerus oleh tingginya biaya hidup di kota besar.

Soroti Sistem Kerja yang Dinilai Merugikan Buruh

Outsourcing dan Kontrak Berulang Jadi Perhatian

Politikus dari PDI Perjuangan tersebut juga mengkritik praktik hubungan kerja yang dianggap tidak berpihak pada pekerja.

Ia menilai sistem outsourcing dan kontrak kerja berulang kerap dimanfaatkan perusahaan untuk menghindari kewajiban terhadap karyawan. Kondisi ini disebut bukan lagi kasus individu, melainkan sudah menjadi pola yang terjadi secara luas.

Selain itu, lemahnya pengawasan dinilai membuat pelanggaran ketenagakerjaan terus berulang tanpa penindakan tegas.

Pekerja Informal Kian Bertambah, Regulasi Dinilai Tertinggal

Minim Perlindungan Sosial bagi Pekerja

Yuke juga menyoroti meningkatnya jumlah pekerja informal di Jakarta yang belum diimbangi dengan kebijakan perlindungan yang memadai.

Akibatnya, banyak pekerja menghadapi risiko seperti jam kerja berlebih hingga minimnya jaminan sosial. Ia menilai kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Dorong Pengetatan Aturan dan Pengawasan

Audit Berkala dan Sanksi Tegas

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD DKI Jakarta berencana mendorong penguatan regulasi dan pengawasan di sektor ketenagakerjaan.

Langkah yang diusulkan antara lain pelaksanaan audit ketenagakerjaan secara rutin dan transparan, serta penerapan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan.

Usulkan Kebijakan Perlindungan Lebih Inklusif

Skema Sosial untuk Pekerja Informal dan Gig Worker

Selain pengawasan, DPRD juga tengah menyiapkan kebijakan yang lebih progresif, termasuk skema perlindungan sosial daerah yang mencakup pekerja informal dan pekerja lepas atau gig worker.

Tujuannya agar seluruh pekerja memiliki jaring pengaman yang jelas dalam menghadapi risiko ekonomi.

Penyesuaian Upah Harus Realistis

Sesuaikan dengan Kebutuhan Hidup di Jakarta

Yuke menegaskan bahwa kebijakan pengupahan ke depan harus lebih realistis dan mempertimbangkan kondisi biaya hidup di Jakarta.

Menurutnya, upah yang layak tidak hanya menjamin kebutuhan dasar pekerja, tetapi juga dapat menciptakan iklim industri yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Ia memastikan DPRD akan terus mendorong kebijakan anggaran yang berpihak pada buruh guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Exit mobile version