Giztech.id – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, menanggapi data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait tingginya jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Jakarta Utara. Berdasarkan data tersebut, jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan di wilayah tersebut mencapai lebih dari 22 ribu orang.
Justin meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil langkah serius untuk mengatasi persoalan pendidikan tersebut.
PSI Khawatir Anak Putus Sekolah Picu Masalah Sosial
Sulit Mendapatkan Pekerjaan di Masa Depan
Menurut Justin, anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan berpotensi menghadapi kesulitan ekonomi saat dewasa nanti. Minimnya akses pendidikan dinilai dapat berdampak langsung terhadap peluang kerja dan kualitas hidup mereka di masa depan.
Ia juga mengingatkan bahwa tingginya angka anak tidak sekolah bisa berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas jika tidak segera ditangani.
Dampak Sosial dan Ekonomi Bisa Berkembang
Politikus PSI itu menilai persoalan pendidikan bukan hanya berkaitan dengan sekolah, tetapi juga memiliki efek terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia berharap pemerintah daerah menjadikan isu anak putus sekolah sebagai prioritas utama.
Program Sekolah Swasta Gratis Dinilai Bisa Jadi Solusi
Pemprov DKI Siapkan 103 Sekolah Swasta Gratis
Justin menyebut program sekolah swasta gratis yang tengah disiapkan Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi salah satu solusi untuk menekan angka ATS.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana penyediaan 103 sekolah swasta gratis bagi warga Jakarta.
Dari jumlah tersebut, sekitar 20 sekolah akan tersedia di wilayah Jakarta Utara.
Anggaran Capai Ratusan Miliar Rupiah
Program pendidikan gratis tersebut disebut memiliki anggaran mencapai Rp253,6 miliar. Justin berharap dana besar itu benar-benar dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di Jakarta.
Namun ia menekankan perlunya pengawasan ketat agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.
PSI Minta Pengawasan Ketat untuk Cegah Penyimpangan
Waspadai Pungli dan Diskriminasi
Justin mengingatkan agar tidak terjadi praktik pungutan liar maupun diskriminasi dalam penerimaan siswa di sekolah swasta gratis.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak awal agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak mengalami hambatan untuk memperoleh pendidikan.
Anggaran Pendidikan Harus Tepat Sasaran
Ia juga meminta pemerintah memastikan dana pendidikan tidak disalahgunakan ataupun menjadi celah korupsi.
Transparansi dan pengawasan dinilai penting agar program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Orang Tua Dinilai Punya Peran Penting dalam Pendidikan Anak
Keberhasilan Program Tidak Hanya Bergantung pada Pemerintah
Selain peran pemerintah, Justin menilai keterlibatan masyarakat, khususnya orang tua, menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pendidikan.
Ia menyoroti masih adanya anak-anak yang bolos sekolah namun kurang mendapat perhatian dari lingkungan keluarga.
Pendidikan di Rumah dan Sekolah Harus Sejalan
Menurut Justin, pendidikan yang diberikan di rumah perlu selaras dengan pembelajaran di sekolah agar proses pendidikan berjalan efektif.
Ia berharap kerja sama antara orang tua dan pihak sekolah dapat diperkuat untuk mencegah semakin banyak anak mengalami putus sekolah di Jakarta.
