Giztech.id – Rencana pengadaan kendaraan dinas untuk Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 8,5 miliar menuai perhatian publik. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan tersebut dan menilai seorang pemimpin seharusnya mengedepankan empati dalam penggunaan anggaran.
Mardani Ali Sera: Pemimpin Harus Mendahulukan Kepentingan Rakyat
Mardani menegaskan bahwa esensi kepemimpinan adalah melayani masyarakat, bukan mengutamakan fasilitas pribadi. Ia mengingatkan bahwa pejabat publik sepatutnya menempatkan kebutuhan rakyat sebagai prioritas utama.
Nilai Rp 8,5 Miliar Dinilai Tidak Etis
Menurut Mardani, alokasi dana sebesar Rp 8,5 miliar untuk satu unit kendaraan dinas dinilai kurang tepat jika dilihat dari sisi kepatutan dan etika publik. Ia berpendapat, dalam situasi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif.
Ia juga menyampaikan bahwa pemimpin idealnya menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat, terutama dalam penggunaan anggaran daerah.
Pemprov Kaltim: Pengadaan Berdasarkan Kebutuhan Medan Berat
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah Sri Wahyuni memberikan penjelasan terkait rencana tersebut. Ia menyebutkan bahwa pengadaan kendaraan operasional telah melalui proses pertimbangan dan disesuaikan dengan kebutuhan kerja gubernur.
Medan Geografis Jadi Pertimbangan Utama
Sri Wahyuni menjelaskan bahwa kondisi geografis Kalimantan Timur yang luas dan memiliki banyak wilayah dengan medan berat menjadi alasan utama perlunya kendaraan yang tangguh dan memadai.
Menurutnya, gubernur berkomitmen turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi infrastruktur maupun persoalan masyarakat di daerah terpencil. Untuk menjangkau wilayah dengan akses jalan yang sulit, dibutuhkan kendaraan yang mampu melintasi medan ekstrem.
Polemik Anggaran dan Tuntutan Transparansi
Perdebatan ini menyoroti pentingnya transparansi serta sensitivitas dalam penggunaan anggaran publik. Di satu sisi, pemerintah daerah menekankan aspek kebutuhan operasional dan efektivitas kerja. Di sisi lain, muncul pandangan bahwa kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan rasa keadilan dan empati terhadap masyarakat.
Isu pengadaan mobil dinas ini pun menjadi perhatian publik, sekaligus pengingat bahwa setiap kebijakan anggaran pemerintah akan selalu berada dalam sorotan masyarakat luas.
