Giztech.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu yang menjerat sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta. Salah satu yang diamankan dalam operasi tersebut adalah Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.
Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan praktik suap terkait proyek pemerintah daerah.
Tim KPK kemudian melakukan pengumpulan informasi dan pemantauan intensif sejak awal Maret 2026 sebelum akhirnya melakukan penindakan.
Penangkapan Terjadi Saat Buka Puasa di Restoran
KPK Amankan Sejumlah Pihak di Pantai Panjang
Berdasarkan hasil pemantauan, tim KPK mendapati adanya dugaan penyerahan uang yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pejabat daerah.
Uang tersebut disebut disimpan di dalam plastik lalu dimasukkan ke tas berwarna hitam sebelum diserahkan.
Tim penyidik kemudian melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang sedang berada di sebuah restoran di kawasan Pantai Panjang, Bengkulu saat mereka tengah menjalani acara buka puasa bersama.
Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain di beberapa lokasi berbeda seperti di Bengkulu, Kepahiang, dan Rejang Lebong.
Total 13 Orang Diamankan, 5 Ditetapkan sebagai Tersangka
Dari operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan total 13 orang. Sebanyak sembilan orang di antaranya kemudian dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Daftar Tersangka Kasus OTT Bengkulu
Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu:
-
Muhammad Fikri Thobari – Bupati Rejang Lebong periode 2025–2030
-
Harry Eko Purnomo – Kepala Dinas PUPR-PKP Rejang Lebong
-
Irsyad Satria Budiman – pihak swasta dari PT Statika Mitra Sarana
-
Edi Manggala – pihak swasta dari CV Manggala Utama
-
Youko Yusdiantoro – pihak swasta dari CV Alpagker Abadi
Kelima tersangka tersebut diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah daerah.
Kronologi Dugaan Suap Proyek di Pemkab Rejang Lebong
Kasus ini berkaitan dengan proyek pembangunan fisik di Dinas PUPRPKP Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki total anggaran sekitar Rp91,13 miliar.
Diduga Ada Pengaturan Kontraktor dan Fee Proyek
Menurut KPK, dugaan praktik korupsi bermula dari pertemuan antara Bupati Rejang Lebong, kepala dinas terkait, dan pihak swasta di rumah dinas bupati.
Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi pembahasan terkait pengaturan kontraktor yang akan mengerjakan proyek pada tahun anggaran 2026.
Selain itu, juga dibicarakan mengenai pemberian fee atau ijon proyek dengan besaran sekitar 10 hingga 15 persen dari nilai pekerjaan.
KPK menduga bupati memberikan kode tertentu pada daftar proyek untuk menandai kontraktor yang akan mengerjakan paket pekerjaan tersebut.
Dugaan Fee Proyek Terkait Kebutuhan Menjelang Lebaran
Penyidik juga menduga permintaan fee kepada kontraktor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idulfitri.
Kasus ini masih terus didalami oleh KPK untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain serta aliran dana yang terkait dengan proyek-proyek tersebut.
