Giztech.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keterlibatan pemilik perusahaan travel haji Fuad Hasan Masyhur dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan yang juga menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Menurut keterangan dari Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, Asep Guntur Rahayu, persoalan bermula dari adanya surat yang diajukan Fuad kepada Kementerian Agama terkait pemanfaatan kuota haji tambahan pada tahun 2023.
Saat itu, Indonesia memperoleh tambahan kuota haji sebanyak 8.000 jemaah. Awalnya, tambahan kuota tersebut direncanakan untuk kategori haji reguler. Namun, melalui surat yang diajukan oleh Fuad sebagai Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU), diusulkan agar sebagian kuota tersebut juga dialokasikan untuk haji khusus.
Komunikasi dengan Pejabat Kemenag Mengubah Komposisi Kuota
Asep menjelaskan bahwa Fuad kemudian melakukan komunikasi dengan Hilman Latief, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama.
Dalam proses tersebut, Hilman disebut mengusulkan kepada Yaqut agar pembagian kuota tambahan dilakukan dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Usulan itu berbeda dengan kesimpulan rapat yang sebelumnya dibahas bersama DPR.
Usulan tersebut kemudian disetujui Yaqut melalui penerbitan Keputusan Menteri Agama Nomor 467 Tahun 2023 yang mengatur distribusi kuota tambahan haji tahun 2023. Berdasarkan keputusan itu, sebanyak 7.360 jemaah dialokasikan untuk haji reguler dan 640 jemaah untuk haji khusus.
Kebijakan Percepatan Keberangkatan Haji Khusus
Setelah kebijakan tersebut berjalan, KPK mengungkap adanya peran staf khusus Menteri Agama saat itu, Ishfah Abidal Aziz yang dikenal dengan nama Gus Alex.
Ia disebut memberikan arahan kepada Rizky Fisa Abadi agar kebijakan pendaftaran haji khusus dilonggarkan. Tujuannya agar jemaah yang mendaftar dapat langsung berangkat pada tahun yang sama tanpa harus menunggu antrean panjang.
Dalam proses tersebut, diduga terdapat pungutan biaya percepatan keberangkatan dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Besaran biaya percepatan untuk tahun 2023 mencapai sekitar USD 5.000 atau setara lebih dari Rp 80 juta untuk setiap jemaah.
Dugaan Aliran Fee ke Sejumlah Pejabat
KPK juga menemukan indikasi bahwa sejumlah biaya percepatan tersebut diberikan kepada beberapa pihak, termasuk Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya, serta beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Agama.
Menurut hasil penyelidikan, salah satu cara untuk mengisi kuota tambahan tersebut adalah dengan mengalihkan jemaah yang menggunakan visa mujamalah menjadi jemaah haji khusus.
Fee Percepatan Berlanjut pada Tahun 2024
Pada periode pelaksanaan haji tahun 2024, praktik serupa kembali terjadi namun dengan nilai biaya yang lebih kecil. Saat itu, besaran fee percepatan disepakati sekitar USD 2.000 atau setara lebih dari Rp 30 juta per jemaah.
KPK menyebut proses pengumpulan biaya tersebut berlangsung antara Februari hingga Juni 2024. Saat ini penyidik masih terus mendalami aliran dana serta keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tersebut.
