Giztech.id – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Khalid Basalamah sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota tambahan haji. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Usai menjalani pemeriksaan, Khalid menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan langsung dengan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Bantah Ada Interaksi dengan Tersangka
Termasuk dengan Mantan Menteri Agama
Khalid menyampaikan bahwa meskipun mengenal secara umum tokoh-tokoh yang terlibat, ia tidak pernah berkomunikasi atau bekerja sama dengan mereka dalam urusan penyelenggaraan haji.
Ia secara khusus menyebut nama Yaqut Cholil Qoumas, yang menurutnya tidak pernah berinteraksi dengannya dalam konteks kegiatan haji maupun bisnis terkait.
Kehadirannya sebagai saksi, kata Khalid, berkaitan dengan posisinya sebagai Ketua Asosiasi Mutiara Haji.
Jelaskan Alur Kerja Travel Haji
Hubungan Hanya dengan Mitra Travel
Terkait dugaan aliran dana, Khalid menegaskan bahwa aktivitas usahanya hanya berhubungan dengan pihak travel, yakni PT Muhibbah yang berbasis di Pekanbaru.
Ia menjelaskan bahwa awalnya perjalanan haji yang dikelolanya menggunakan skema visa tertentu, namun kemudian beralih melalui PT Muhibbah yang menawarkan pengurusan visa resmi. Seluruh proses administrasi, termasuk visa dan akomodasi, disebut dilakukan melalui perusahaan tersebut.
Menurutnya, semua data terkait telah diserahkan kepada KPK untuk keperluan penyidikan.
Klaim Tidak Terlibat dan Merasa Dirugikan
Khalid menyatakan dirinya tidak mengetahui adanya keterlibatan pihak Kementerian Agama dalam proses tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada komunikasi langsung dengan pejabat terkait.
Ia bahkan mengaku merasa menjadi pihak yang dirugikan dalam kasus ini karena hanya mengikuti prosedur yang ditawarkan oleh mitra travel.
Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dua dari Pejabat dan Dua dari Swasta
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Selain Yaqut Cholil Qoumas, terdapat juga Ishfah Abidal Aziz dari unsur penyelenggara negara.
Sementara dari pihak swasta, dua nama yang terjerat adalah Ismail Adham dan Asrul Azis.
KPK masih terus mendalami perkara ini guna mengungkap alur dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota tambahan haji tersebut.
