Lounge

Kominfo Akan Kaji Pengatutran Izin VPN


VPN adalah layanan Virtual Private Network, yang belakangan banyak diberitakan di media. Karena dapat digunakan untuk membuka situs dan aplikasi yang diblokir.

Sejak terjadinya kerusuhan pada tanggal 22 Mei 2019 lalu, pemerintah sengaja membatasi akses media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp.

Pembatasan akses media sosial itu dilakukan, untuk meminimalisir penyebaran berita bohong yang banyak beredar di media sosial.

Namun pembatasan akses media sosial yang dilakukan pemerintah, masih juga bisa diakali oleh masyarakat dengan menggunakan VPN.

Banyak masyarakat yang memilih menggunakan VPN, agar bisa mengakses kembali sosial media mereka.

Pemerintah Akan Mengatur Izin VPN

Kominfo kaji izin VPN
Kominfo Kaji Izin VPN

Pemerintah dalam hal ini Kominfo sedang mengkaji kemungkinan untuk mengatur izin VPN.

Sebelumnya layanan VPN sempat digunakan oleh masyarakat Indonesia secara jamak, saat Kominfo membatasi akses media sosial pada tanggal 22 Mei yang lalu.

Wacana untuk mengatur VPN muncul, setelah banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi VPN gratis, agar tetap dapat membuka sosial media.

Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A Pangerapan, mempertanyakan mengapa ada operator yang menyediakan layanan internet secara gratis.

Layanan VPN gratis sangat beresiko disalahgunakan, seperti disusupi Spayware, ataupun menjadi media pencurian data penggunanya.

Oleh sebab itu, Kominfo akan mengkaji regulasi bahwa layanan VPN harus memiliki izin. Sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan layanan, oleh pihak operator yang tidak bertanggung jawab.

VPN Tidak Akan Dilarang

VPN gratis berbahaya
VPN Gratis Berbahaya

Layanna VPN tidak akan dilarang oleh pemerintah, hanya akan ditertibkan saja, melalui wacana yang sedang dikaji saat ini.

Sebenarnya layanan VPN yang berbayar, mematok biaya berlangganan dengan harga yang tidak murah.

Hal inilah yang menjadi pertanyaan, kenapa ada pihak yang memberikan layanan VPN gratis, tanpa ada imbalan apapun.

Baca Juga:

Layanan VPN termasuk dalam bagian dari Internet Service Provider (ISP), atau penyelenggara jasa internet. Oleh sebab itu, izin yang harus dimiliki layanan VPN adalah izin ISP.

Namun Komifo belum dapat memastikan, kapan regulasi terkait VPN ini akan diberlakukan. Karena saat ini regulasi tersebut masih dalam tahap pengkajian.

Rating

Informatif
Manfaat

Total Rating

Kominfo sedang mengkaji pengaturan izin VPN, karena dianggap beresiko Spyware dan pencurian data.

User Rating: 3.85 ( 1 votes)

Tags

Mas Putra

Syukuri Yang Bisa Engkau Nikmati...
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker