Giztech.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Depok akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode libur pendidikan.
Penghentian sementara ini berlaku untuk seluruh penerima manfaat program dan akan dilaksanakan oleh seluruh pengelola SPPG di wilayah Depok.
BGN Terbitkan Aturan Penyesuaian Operasional Selama Libur Sekolah
Kebijakan penghentian sementara layanan MBG mengacu pada Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur penyesuaian operasional selama masa libur sekolah.
Seluruh SPPG di Depok Wajib Mengikuti Ketentuan
Koordinator Wilayah BGN Kota Depok, Rakha Pratama, menjelaskan bahwa seluruh unit SPPG di Kota Depok harus melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BGN. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan nasional yang diterapkan secara seragam di berbagai daerah.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan menjaga efektivitas pelaksanaan program sekaligus menyesuaikan jadwal distribusi selama aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara.
Penghentian Layanan Berlaku untuk Semua Penerima Manfaat
Tidak hanya peserta didik, penghentian sementara program MBG juga berlaku bagi kelompok penerima manfaat lainnya yang selama ini mendapatkan layanan pemenuhan gizi dari program tersebut.
Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Juga Terdampak
Kelompok penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta balita untuk sementara tidak akan menerima layanan MBG selama periode libur berlangsung.
Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan operasional yang lebih efisien serta untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan secara nasional.
BGN Akan Lakukan Pengawasan dan Koordinasi Secara Berkala
Untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan, Badan Gizi Nasional akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penghentian sementara layanan MBG di berbagai wilayah.
Koordinator dan Kepala SPPG Diminta Aktif Berkoordinasi
BGN akan memperkuat komunikasi dengan para koordinator wilayah serta kepala SPPG guna memastikan seluruh prosedur penyesuaian operasional berjalan dengan baik selama masa liburan sekolah.
Selain itu, koordinasi dilakukan untuk menjaga kesiapan layanan agar dapat kembali beroperasi secara optimal setelah masa libur berakhir.
Jadwal Penghentian Mengacu pada Kalender Pendidikan
Pelaksanaan penghentian sementara program MBG akan disesuaikan dengan jadwal libur sekolah yang berlaku di wilayah Jawa Barat.
Operasional Berhenti Mulai 22 Juni Hingga 12 Juli 2026
Berdasarkan kalender pendidikan yang digunakan, layanan MBG direncanakan berhenti mulai 22 Juni 2026 dan akan kembali berjalan setelah masa libur sekolah selesai pada pertengahan Juli.
Penentuan jadwal tersebut mengikuti agenda pendidikan, termasuk periode pembagian rapor yang berlangsung pada akhir Juni.
Dapur SPPG Ditutup Sementara Selama Masa Libur
Pengelola dapur penyedia makanan bergizi gratis di Kota Depok juga akan menghentikan aktivitas operasional selama kebijakan penyesuaian berlangsung.
Pekerja Dapur Sementara Diliburkan
Ketua Yayasan Sinergi Helmi Rahayu, Ade Helmi, menyatakan bahwa pihaknya akan mematuhi arahan dari BGN dengan menghentikan sementara kegiatan di tujuh dapur SPPG yang dikelola yayasan tersebut.
Seiring dengan penutupan sementara dapur, para pekerja yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi makanan juga akan diliburkan selama periode tersebut. Mereka dijadwalkan kembali bekerja setelah program MBG kembali aktif melayani masyarakat.
Penyesuaian Operasional Diharapkan Tingkatkan Efektivitas Program
Langkah penghentian sementara ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan program Makan Bergizi Gratis agar tetap berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya penyesuaian selama masa libur sekolah, pemerintah berharap pelaksanaan MBG dapat kembali berlangsung optimal ketika kegiatan belajar mengajar dimulai kembali.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya standardisasi layanan secara nasional sehingga seluruh penerima manfaat dapat memperoleh pelayanan yang lebih terukur dan terorganisasi di masa mendatang.
