Giztech.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf membahas penguatan digitalisasi bantuan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos sekaligus meminimalkan kesalahan distribusi bantuan kepada masyarakat yang tidak berhak maupun warga miskin yang belum tercatat.
Pertemuan itu juga membahas pemutakhiran data penerima bantuan, pemanfaatan teknologi big data, hingga penyempurnaan sistem pemeringkatan penerima manfaat bansos.
Digitalisasi Jadi Kunci Perbaikan Sistem Bansos Nasional
Seluruh Program Kemensos Kini Gunakan DTSEN
Gus Ipul menegaskan digitalisasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait pengentasan kemiskinan dan penggunaan DTSEN sebagai basis utama penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, seluruh program di lingkungan Kementerian Sosial kini menggunakan DTSEN untuk memastikan distribusi bantuan lebih tepat sasaran dan terintegrasi.
Ia optimistis integrasi antara digitalisasi dan pembaruan DTSEN dapat memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial di Indonesia.
Uji Coba Digitalisasi Bansos Mulai Diterapkan di Berbagai Daerah
Target Nasional Dituntaskan pada Akhir 2026
Kemensos mengungkapkan uji coba sistem digitalisasi bansos yang dilakukan di Banyuwangi menunjukkan hasil positif. Program tersebut kini mulai diperluas ke 42 kabupaten dan kota di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah menargetkan implementasi digitalisasi bansos dapat diterapkan secara nasional pada akhir tahun 2026.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat agar sistem baru tersebut dapat berjalan optimal.
BPS Siapkan Teknologi Big Data untuk Tingkatkan Akurasi Data
Geotagging dan Citra Satelit Akan Digunakan
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi menjadi alat penting untuk mempercepat pembaruan data sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat.
BPS saat ini tengah menyiapkan penyempurnaan pengukuran kesalahan penyaluran bansos melalui hasil Sensus Ekonomi 2026. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk menghitung tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih rinci.
Selain itu, BPS akan memanfaatkan teknologi big data seperti geotagging, citra satelit, dan dokumentasi kondisi rumah warga dalam pengembangan model Proxy Means Test (PMT).
Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketepatan identifikasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan sosial.
DEN Dorong Transparansi dan Pendekatan Ilmiah
Model PMT Akan Disempurnakan oleh Tim Ahli
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf menekankan pentingnya transparansi serta pendekatan ilmiah dalam penyempurnaan model PMT.
Ia mengusulkan pembentukan tim ahli nasional yang fokus pada pengembangan model pemeringkatan penerima bansos agar prosesnya lebih objektif, terbuka, dan dapat melalui mekanisme evaluasi ilmiah atau peer review.
Pemerintah berharap penguatan sistem digitalisasi dan pembaruan DTSEN dapat menjadi fondasi utama dalam memperbaiki tata kelola bantuan sosial sekaligus mendukung program pengentasan kemiskinan nasional.
